Amnesty International Tuding Polisi dan Militer Cile Langgar HAM

TEMPO.CO, Santiago – Lembaga Amnesty International mengatakan pasukan militer dan polisi Cile menyerang masyarakat, yang memprotes kenaikan harga-harga, dengan tujuan menyakiti dan menghukum mereka.

Laporan yang muncul Kamis ini juga mengatakan perilaku tentara dan polisi itu justru didukung oleh para komandan.

Direktur Amnesty International untuk kawasan Amerika, Erika Guevara Rosas, mengatakan hasil investigasi tim yang dikirim ke Santiago menemukan adanya tindakan kekerasan berlebihan.

Tim juga menemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pasukan keamanan.

Tindakan kekerasan ini tidak lazim di negara-negara selain Venezuela, Nikaragua, dan Honduras.

“Ada niat untuk menghukum masyarakat dan ini tidak hanya datang dari polisi dan tentara di jalan tapi juga para komandan mereka,” kata Rosas seperti dilansir Reuters pada Kamis, 21 November 2019.

Rosas mengatakan tindakan polisi dan tentara ini harus dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah termasuk Presiden Sebastian Pinera.

“Maka pejabat tertinggi pemerintah termasuk Pinera harus bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia ini,” kata dia.

Soal ini, Pinera mengatakan pemerintah telah menulis ulang aturan penggunaan kekuatan di Cile dan memperbaruinya pada Maret.

“Jika aturan itu tidak dipenuhi dan saya yakin dalam sejumlah kasus ini terjadi, maka itu akan diivenstigasi oleh jaksa penuntut umum dan pelakunya akan dihukum di pengadilan. Itu cara kerja demokrasi. Itu cara kerja hukum,” kata dia.

Pada Ahad pekan lalu, Pinera mengakui petugas keamanan telah melakukan tindak kekerasan berlebihan, melakukan penyiksaan dan kejahatan. Dia bersumpah tidak ada impunitas terhadap para pelaku kriminal baik polisi atau tentara jika bukti ditemukan.

Sebanyak 23 orang tewas dan 7.000 orang ditahan serta 2.000 demonstran dirawat di rumah sakit. Sekitar 1.700 polisi terluka saat menjaga unjuk rasa yang berlangsung rusuh selama satu bulan terakhir.

Saat ini, jaksa penuntut umum sedang menyelidiki sekitar 2.000 kasus dugaan pelanggaran HAM dan penyiksaan oleh petugas keamanan baik oleh polisi dan tentara di Cile.